The Demo Site

Perjalanan sejarah koperasi di Negeri Paman Ho—diambil dari nama pendiri negeri Ho Chi Minh—cukup panjang. Persisnya, di Vietnam gerakan koperasi diluncurkan sejak dekade keenam pada abad keduapuluh.

Pada praktik kegiatan perekonomian sehari-hari, lembaga usaha koperasi terbukti digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Khususnya pedagang klasifikasi kecil dan menengah. Secara konkrit, kalangan ini memberikan kontribusi amat nyata terhadap pengembangan ekonomi di tingkat nasional.

Lebih dari itu, lapisan masyarakat yang sering disebut akar rumput (grassroots) tersebut, sampai batas tertentu juga mampu merealisasikan beberapa potensi sosial dengan cukup signifikan. Antara lain terwujud dalam pemupukan modal, bahan baku material, pengerahan tenaga kerja maupun beroperasinya pasar-pasar daerah dan kampung pedalaman. Pada gilirannya pertumbuhan seperti itu ternyata juga bias menghasilkan penataan kembali atau mereformasi struktur ekonomi, perluasan lapangan kerja, promosi produksi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pertanyaannya, di tengah geliat ekonomi di negara ‘kalah perang’ tersebut di mana sumbangan khusus sektor koperasi? Yang jelas, pelaku usaha ini juga selalu mendukung dan mempromosikan pengembangan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Mulai dari industri rumah tangga sampai ekonomi swasta. Juga sejak praktik bisnis ukuran kecil dan menengah, memfasilitasi penciptaan kreasi-kreasi baru dan ikut mengurangi tingkat kemiskinan.
Sedangkan di aspek penerapan kebijakan sosial, secara khusus pelaku koperasi juga senantiasa aktif mengolah berbagai potensi di kawasan pedesaan serta zona wilayah penduduk yang berdekatan dengan industri dan kawasan miskin di kota besar.

Hingga akhir Juni 2005, di negara kecil salah satu semenanjung Asia Tenggara-Selatan ini terdapat 18.500 koperasi tingkat primer dari berbagai jenis dan bentuk. Pada tahun 2004 sektor koperasi di negara ini terhitung menyumbangkan 8,6% dari pendapatan domestik nasional (GDP). Sementara kontribusinya terhadap penyediaan lapangan kerja, koperasi sedikitnya mempekerjakan 10,5% dari total tenaga kerja nasional.

Berdasar misi mendukung berbagai kegiatan usaha koperasi di tingkat primer, sejumlah koperasi dengan penuh rasa tanggung jawab membentuk badan pengelola koperasi. Saat itu, terkait apa nama organisasi bukan menjadi tujuan. Yang jelas, kiprahnya menjadi semacam pusat manajemen di bidang suplai bahan baku dan pemasaran produksi berbagai koperasi. Di tingkat nasional, organisasi seperti ini didirikan pertama pada 15 Maret 1955.

Selama puluhan tahun kemudian, organisasi tersebut terus berjalan sambil melakukan penajaman dan pembenahan pada berbagai aspek. Boleh jadi terilhami sepak-terjang organisasi ini, maka pada 2 November 1978 menyusul pendirian atau pembentukan Pusat Gabungan Koperasi Industri Kecil Kerajinan Tangan.

Di seberang lain, pada tanggal 18 Desember 1991 pihak pemerintah melalui kantor Perdana Menteri menerbitkan Keputusan 409/CT mengenai penataan Pusat Lembaga Perusahaan Swasta. Lembaga di tingkat nasional ini merupakan gabungan dua organisasi usaha swasta. Struktur pengelolaan organisasi dan pengaturan mekanisme serta fungsi kerja juga dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 30 Ok¬tober 1993 berhasil digelar Kongres Perwakilan Nasional Koperasi yang pertama. Salah satu keputusan pentingnya, menyetujui penamaan kembali Pusat Lembaga Perusahaan Swasta menjadi Pusat Lembaga Aliansi Koperasi Vietnam. Organisasi baru ini mendapat dukungan dari kalangan koperasi di wilayah industri kecil kerajinan tangan, transportasi, perdagangan, jasa dan konstruksi.

Kongres Nasional Koperasi yang kedua diselenggarakan di Hanoi dari tanggal 20-21 Januari 2000. Acara ini mengambil tema: Kerja sama, Renovasi dan Pembangunan. Kong¬res juga menerima perobahan nama dari Pusat Lembaga Aliansi Koperasi Vietnam menjadi Aliansi Koperasi Vietnam. Perobahan ini diperkuat dengan peraturan yang mendapat pengesahan oleh Perdana Menteri melalui Keputusan 127/QD-TTg tertanggal 17 November 2000. Konsekuensi pengesahan ini tidak ringan, karena aliansi harus bertanggungjawab untuk mewakili dan melindungi hak-hak semua bentuk dan jenis koperasi di seluruh wilayah negara.

Sementara itu Kongres Nasional Koperasi yang ketiga juga digelar di Hanoi dari tanggal 27 sampai 28 Januari 2005. Kongres ini menyetujui pengaturan tambahan yang disahkan di bawah Keputusan Perdana Menteri no 75/2005/QD tertanggal 11 April 2005. Tak kurang dari 117 lembaga yang terdiri dari wakil beberapa kementerian, agen-agen, organisasi sosial politik, asosiasi profesional, departemen dan afiliasi anggota dari Aliansi Koperasi Vietnam, aliansi koperasi kabupaten/kota dan propinsi serta koperasi dari semua sektor, menghadiri acara ini.

Hingga sekarang, Aliansi Koperasi Vietnam (The Vietnam Cooperative Alliance/VCA) telah menjadi organisasi yang sistemnya sangat ekstensif. Ia mempunyai jaringan yang luas, dari tingkat pusat sampai ke 64 provinsi dan kota di Vietnam. Di forum global, VCA juga menjadi anggota dua organisasi koperasi internasional yaitu ICA (International Cooperative Alliance) dan WASME (World Association of Small and Medium scale Enterprise/ Asosiasi Dunia untuk Usa¬ha Kecil dan Menengah).

VCA juga mewakili pekerja Vietnam di organisasi buruh internasional (ILO). Membangun relasi dengan federasi koperasi regional dan internasional, serta melakukan pertukaran informasi dengan lebih dari tiga ratus organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Ada baiknya mengetahui beberapa fungsi dan tugas Aliansi Koperasi Vietnam. Fungsinya, antara lain mempromosikan dan mengembangkan koperasi dan ekonomi koperasi. Termasuk memberikan konsultasi dan layanan dukungan untuk para anggota. Secara eksternal, aliansi seringkali berpartisipasi di dalam merumuskan kebijakan dan rancangan aturan yang berhubungan dengan sektor koperasi. Bukan hanya itu, karena aliansi juga harus mewakili dan melindungi hak-hak anggota. Alinasi biasanya dapat mewakili anggota secara sah dalam hubungan usaha yang bersifat internal maupun eksternal.

Sedangkan tugas aliansi koperasi, misalnya berpartisipasi di dalam merumuskan strategi, perencanaan dan program-program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung dan mengembangkan koperasi dan seluruh sektor koperasi. Sebaliknya, aliansi harus mampu mengaspirasikan kepentingan dari para anggota. Utamanya sehubungan dengan masalah-masalah hukum dan penerbitan peraturan oleh pemerintah serta masalah-masalah hukum dengan organisasi pemerintah. Memajukan usaha anggota koperasi yang memiliki bisnis, baik skala kecil dan menengah. Seringkali aliansi juga mengenalkan sejumlah bentuk koperasi. Ini terkait mengembangkan dan memperkuat posisi tawar-menawar kelembagaan koperasi. (Husni Rasyad)