• Koperasi Thailand -Cooperative Thailand

    Sejarah perkoperasian, terutama pembentukan departemen koperasi di Thailand ternyata sudah cukup tua. Uniknya, pembentukan departemen yang mengurusi koperasi pada 1915 mendahului kelahiran koperasi pertama di negeri Gajah Putih ini. Apa saja strategi pemerintah memajukan koperasi?

    Kala itu resminya di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dibentuk seksi urusan koperasi. Maksudnya, kementerian keuangan inilah yang bertugas menyiapkan sekaligus mempromosikan pembentukan kementerian koperasi. Dalam perjalanannya atau sebelum kementerian koperasi terbentuk, sempat pula ditransformasi serta bernaung di bawah Kementerian Perdagangan. Yang jelas, secara formal Kementerian Koperasi di Thailand akhirnya berdiri pada tahun 1952.

    Kementerian Koperasi ini selanjutnya mengalami beberapa reorganisasi. Ambil contoh, mengikuti reorganisasi struktur di tubuh pemerintah pada tahun 1963, keberadaan kementerian ini pernah dihapuskan. Sebagai penggantinya, strukturnya mengalami penyederhanaan dan masuk di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Nasional. Di bawah kementerian baru ini, ada beberapa divisi baru yang didirikan dan bertanggungjawab terhadap semua jenis tugas-tugas koperasi. Misalnya ada divisi mengenai koperasi pertanahan, divisi audit koperasi serta divisi koperasi perdagangan dan keuangan.

    Kemudian sekali lagi terjadi reorganisasi pada tahun 1972. Kementerian Pembangunan Nasional dihapus dan diganti menjadi Kementerian Pertanian dan Koperasi. Semua pekerjaan menyangkut koperasi—kecuali tugas di bawah divisi audit koperasi—dilebur menjadi satu di bawah departemen baru bernama Departemen Promosi Koperasi (Cooperative Promotion Department, CPD).

    Perspektif Kemandirian
    Keberadaan Departemen Promosi Koperasi memiliki visi utama mempromosikan dan mengembangkan koperasi maupun kelompok-kelompok petani menuju pada ketahanan kemandirian. Sedangkan di sisi penjabaran tanggung jawab operasionalnya, departemen ini juga bertugas mempopulerkan ideologi, prinsip dan cara-cara untuk bekerjasama antar perorangan, kelompok petani dan masyarakat.

    Sementara di aspek kelembagaan, kementerian tersebut senantiasa berupaya mendukung dan memperkuat sistem koperasi, meningkatkan proses pembelajaran koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajemen bisnis pada aspek efisiensi secara operasional. Bersamaan dengan ini, kementerian secara konsisten berusaha mendorong penguatan jaringan bisnis koperasi pada tingkat internasional. Semua kebijakan tersebut, tidak lain bermuara pada peningkatan demi kualitas kehidupan yang lebih baik bagi para anggota.

    Sementara itu secara konsepsional, Departemen Promosi Koperasi mesti bertanggung jawab agar komunitas perkoperasian dalam praktik bisnisnya sesuai dengan berbagai perundangan yang berlaku. Baik undang-undang koperasi, undang-undang pengalokasian tanah untuk kesejahteraan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan aktifitas koperasi. Terkait dengan tugas ini, departemen koperasi seringkali melakukan pengkajian, menganalisa dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan sistem koperasi.

    Seiring dengan itu, departemen satu ini aktif mempelajari dan menganalisa pedoman maupun arah pengembangan koperasi untuk menunjang sistem perekonomian secara nasional. Implementasi berikutnya, jajaran birokrasi departemen ini mengkaji dan menganalisa pasar produk koperasi. Kalau perlu ikut menciptakan jaringan bisnis di antara koperasi dengan koperasi, maupun interaksi koperasi dengan sektor usaha domestik maupun internasional.

    Manajemen Hulu
    Dalam konteks pengembangan koperasi, pemerintah Thailand tampak tidak setengah-setengah. Ambil contoh, melalui Departemen Promosi Koperasi kesempatan koperasi mengaspirasikan kepentingan anggota secara individu maupun kelompok tani sangat dihargai. Bahkan sampai batas tertentu, departemen koperasi memberikan bimbingan di sisi efisiensi administrasi secara kelembagaan atau melalui kelompok tani tersebut.

    Dilihat dari pendekatan usaha pertanian, pemerintah Thailand sangat serius mendorong penguatan di sisi hulu. Bagaimana caranya? Antara lain, meningkatkan kapasitas produksi koperasi dan kelompok-kelompok petani di atas standar sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, melalui departemen koperasinya pemerintah juga mendampingi peningkatan penanganan standar manajemen pasca panen untuk meningkatkan nilai dari proses produksi.

    Selanjutnya di sisi manajemen, pemerintah terlibat dalam merehabilitasi pengelolaan administrasi dan infrastruktur pertanian koperasi serta mengefisienkan peran kelompok-kelompok petani. Biasanya bersamaan dengan ini, pemerintah dapat mengetahui, mana saja kebijakan di bidang pertanian yang perlu disempurnakan, dibantu dan mendapat dukungan. Hal ini memudahkan pemerintah saat harus mengklasifikasi koperasi yang sehat dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

    Manfaat lain dari pengklasifikasian tersebut, pemerintah bisa merumuskan database koperasi maupun kelompok-kelompok petani. Misalnya berdasarkan kualitas produk, teknologi produksi dan pemasaran. Bagaimana dengan aspek keuangan untuk mendukung sisi hilir alias pemasaran ini?

    Secara jeli pemerintah juga mendorong atau mempromosikan pendirian jaringan di antara koperasi dan petani. Targetnya, antara lain membantu para petani agar mereka memetik keuntungan baik di lini produksi, pemasaran dan keuangan. Sebaliknya, para kelompok tani juga harus memiliki kesadaran menabung melalui unit simpan pinjam di koperasi mereka masing-masing.

    Sementara pada aspek pinjaman, pemerintah mendukungnya dengan cara mema¬sang suku bunga rendah khusus bagi koperasi dengan kelompok-kelompok tani yang aktif. (Husni Rasyad)

    Related Posts :



0 komentar:

Leave a Reply

Recent Comment


ShoutMix chat widget

Random Post