• IKPRI-Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia

    Jajaran anggota koperasi pegawai negeri tentunya boleh berbangga hati. Pasalnya, mereka memiliki sebuah bank yang tidak saja melayani masyarakat, tapi memberi manfaat lebih bagi anggota koperasi.

    Ragam bisnis yang dikelola, sesungguhnya tidak ada yang perlu diceritakan pada sosok Induk Koperasi Pegawai-RI (IKP-RI). Bahkan, kalau boleh dibilang tidak punya kegiatan apa-apa, yang ditangani secara langsung. Tapi uniknya, induk koperasi “plat merah” ini tampil seksi sekaligus sebagai induk koperasi paling eksis di Tanah Air, baik secara kelembagaan maupun pelayanan. IKP-RI juga memiliki jaringan paling solid di seluruh Indonesia.

    Lantas, dari mana sumber dana untuk membiayai operasional organisasi dan membayar gaji pegawainya. Di sinilah letak kelebihan koperasi ini. Kendati tidak punya pendapatan apa-apa dari kegiatan langsung, tapi koperasi ini memiliki sebuah bank umum. Itulah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), dengan kantor pusat menyatu dengan Gedung IKP-RI di Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat.

    Nah, lembaga keuangan inilah yang menghidupi organisasi sekaligus sebagai unit bisnis inti IKP-RI. “Ibarat sebuah unit simpan pinjam (USP), maka bank itulah induknya USP Primer KP-RI se-Indonesia,” tutur Tasripin Mastar, Ketua I IKP-RI yang membidangi organisasi dan pendidikan.

    Dia mengungkapkan, andaikan mantan Ketua Umum IKP-RI, Prof Soemitro Djojohadikusumo, masih hidup, boleh jadi beliau akan bangga dengan pertumbuhan bisnis BKE. Ternyata, lembaga keuangan yang dirintis dan dicita-citakan sang Begawan Ekonomi ini sekarang sudah membuahkan hasil.

    BKE yang awal pembentukan hanya sebatas unit atau Lembaga Usaha Perkreditan, kini benar-benar sudah menjelma menjadi sebuah bank umum. Prof Sumitro, mantan Menteri Perdagangan yang ayahanda Prabowo Subianto ini, memang aktor utama pendirian BKE.
    Boleh jadi banyak yang tidak tahu, kalau BKE adalah bank milik koperasi, khususnya koperasi pegawai negeri.

    Sebab, selain sebagai pendiri, saham mayoritas pada bank itu, juga dikuasai oleh IKP-RI bersama anggotanya Gabungan Koperasi Pegawai RI (GKP-RI) dan Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI). Lantaran itu sebagian besar (90 persen) dari pinjaman yang dikucurkan, juga mengalir ke pegawai negeri anggota KP-RI.

    Beruntung, koperasi ini punya bank yang pangsa pasarnya di kalangan sendiri. Sehingga risiko kemacetan dana relatif kecil. Cicilan pinjaman bagi perorangan oleh KP-RI, tinggal dipotong gaji oleh bendaharawan. Tak heran jika bank ini mampu meraup keuntungan cukup lumayan, yang kemudian seba¬gian mengucur mengisi pundi-pundi IKP-RI.

    Misalnya, pada tahun buku 2006 BKE mencatatkan dividen sebesar Rp 7,45 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 9,8 miliar pada 2007. Dari perolehan dividen 2007, IKP-RI mendapat bagian Rp 3,9 miliar. Sementara itu, pada 2008 bagian pendapatan itu meningkat menjadi Rp 4,92 miliar, dan setelah diku¬rangi berbagai biaya, termasuk organisasi, terdapat surplus berupa sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 2 miliar.

    Untuk tahun anggaran 2009, bagian pendapatan yang didapat dari dividen BKE ditargetkan sebesar Rp 6,4 miliar. “Jika target ini bisa tercapai, SHU IKP-RI akan semakin meningkat, yakni di atas Rp 2 miliar,” ujar Fahruddin Zaid, Ketua Bidang Usaha IKP-RI, di sela acara Rapat Program Kerja IKP-RI.

    BKE saat ini tercatat memiliki total aset sebesar Rp 1,2 triliun. Kantor pelayanan tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Satu lagi cabang baru dalam proses pembukaan, yakni di kota Padang, Sumatera Barat. Menurut Tasripin, secara bertahap kantor cabang BKE akan dibuka di setiap Ibukota provinsi.

    Sekalipun tidak punya usaha yang dikelola secara langsung, bukan berarti pengurus IKP-RI berdiam diri menunggu kucuran dividen dari BKE. Ke depan sejumlah unit usaha dirancang untuk dikembangkan. Tentunya itu didukung dana investasi yang cukup.
    Sebuah SPBU dan perhotelan akan dibangun. Tinggal tunggu waktu saja. Di luar itu, IKP-RI juga punya aset lahan seluas 36.690 m2 di Desa Sirnagalih, Jonggol, Kabupaten Bogor, yang rencananya untuk komplek perumahan.

    Koperasi ini sebelumnya punya unit usaha distribusi beras dan gabah, bekerjasama dengan pihak ketiga. Tapi, lantaran masa kontraknya sudah habis, kegiatannya tidak diperpanjang lagi. Begitu pula dengan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, kini tidak dilanjutkan lagi.

    Kendati IKP-RI meraup untung lewat BKE, tidak menjadikan pengurus lupa diri. Sebagian dana dari keuntungan itu dapat dinikmati pula oleh anggota perorangan di tingkat KP-RI. Hal itu setidaknya tercermin dari pelaksanaan pendidikan oleh masing-masing KP-RI, yang biayanya disubsidi IKP-RI.

    Misalnya, pada tahun buku 2007, IKP-RI menyediakan dana sebesar Rp 288 juta untuk pendidikan anggota. Jika setiap koperasi dianggarkan sebesar Rp 1 juta, maka sedikitnya 288 unit KP-RI, telah melaksanakan pendidikan pada tahun itu. “Pelaksanaan digilir setiap tahun, dan tahun ini diadakan di 24 provinsi” tutur Tasripin.

    Menurut Tasripin, dana itu belum termasuk biaya pendidikan bagi personal di tingkat GKP-RI, maupun PKP-RI. Sesuai misi yang diemban, pendidikan memang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan IKP-RI.

    Eksistensi IKP-RI, juga ditandai dengan mantapnya jaringan organisasi dengan anggota di provinsi, maupun anggota perorangan di kabupaten dan kota. Hal itu setidaknya tampak dari lengkapnya data yang dimiliki hingga sampai “akar rumput”. Bahkan, nama-nama dari kepengurusan di GKP-RI maupun PKP-RI seluruh Indonesia, bisa didapat di koperasi ini.

    Tahun 2007, jumlah keanggotaan IKP-RI tercatat 34 GKP-RI/PKP-RI, dimana 7 di antaranya dalam proses pembentukan, lantaran berasal dari provinsi baru. Yaitu Banten, Maluku Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

    Jumlah primer KP-RI di kabupaten/kota tercatat sebanyak 11.117 unit, dengan anggota perorangan sebanyak 2.098.791 orang. Sayangnya, jumlah keanggotaan ini, baru setara dengan 56,33 persen dari jumlah pegawai negeri/BUMN, yang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 3.725.231 orang. Artinya, hampir separoh dari jumlah pegawai negeri belum masuk anggota koperasi.

    Related Posts :



1 komentar:

  1. andi dainuri says:

    Kami pns yang memiliki sertifikat pendirian bank sebanyak 2 lembar namun sampai sekarang belum pernah mendapat penyelasan maupun keuntungan

Leave a Reply

Recent Comment


ShoutMix chat widget

Random Post